 |
| Oleh : Iwan A Fuad : Ketua Kepemimpinan Reformasi Indonesia (KRI) |
Data terbaru memberi alasan untuk optimistis. Bahwa IPM Kota Bekasi 2025 telah mencapai 84,43, meningkat dari 83,55 setahun sebelumnya. Umur harapan hidup telah mencapai 76,61 tahun dan rata-rata lama sekolah 12,11 tahun. Ini menunjukkan Bekasi mempunyai modal manusia yang sangat kuat. Kemiskinan juga turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2025.
Tetapi angka itu perlu dibaca hati-hati, karena masih terdapat sekitar 129,54 ribu penduduk miskin, sementara garis kemiskinan sudah mencapai Rp864.601 per kapita per bulan. Bagi kota dengan biaya perumahan, transportasi, pendidikan, dan konsumsi yang tinggi, kelompok yang sedikit berada di atas garis kemiskinan pun tetap rentan jatuh kembali.
Di sinilah politik pembangunan Bekasi harus naik kelas. Dan Keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup dinilai dari berapa banyak program dibuat, tetapi berapa banyak persoalan warga yang benar-benar selesai.
Jangan Selamanya Menjadi Kota Penyangga
Selama puluhan tahun Bekasi tumbuh dalam bayang-bayang Jakarta; menjadi kawasan hunian bagi pekerja metropolitan sekaligus menerima konsekuensi kepadatan, mobilitas tinggi, kebutuhan infrastruktur, dan tekanan ekologis. Paradigma “kota penyangga” itu harus diubah. Bekasi harus menjadi kota tujuan. Tempat orang bukan hanya tidur, tetapi bekerja, belajar, berusaha, berekreasi dan membangun masa depan.
Dan ini mensyaratkan keberanian politik untuk mengubah orientasi pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan fisik menjadi meningkatkan produktivitas ruang dan kualitas hidup.
Banjir adalah Persoalan Tata Ruang
Banjir Bekasi tidak boleh terus diperlakukan sebagai masalah tahunan yang diselesaikan setelah air datang. Walaupun pemerintah telah membangun enam titik early warning system di Jatiasih yang memantau potensi luapan Kali Bekasi dan Kali Cikeas, tetapi peringatan dini bukan pengganti penataan ekologis.
Bekasi membutuhkan kebijakan blue-green city: kolam retensi, ruang resapan, perlindungan sempadan sungai, taman lingkungan, rehabilitasi drainase serta pembangunan yang dikendalikan berdasarkan daya dukung kawasan. Kota tidak boleh menganggap setiap ruang kosong sebagai calon bangunan. Sebagian ruang harus dipertahankan agar air mempunyai tempat pulang.
Bantargebang Perlu Disulap Menjadi Kawasan Industri
Bantargebang selama ini identik dengan persoalan sampah metropolitan. Narasi itu perlu dibalik. Kawasan tersebut harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi sirkular nasional: pemilahan berbasis sumber, industri daur ulang, pengolahan organik, material recovery, teknologi energi residu, pusat penelitian lingkungan dan inkubator usaha berbasis limbah.
Bantargebang selama ini identik dengan persoalan sampah metropolitan. Narasi itu perlu dibalik. Kawasan tersebut harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi sirkular nasional: pemilahan berbasis sumber, industri daur ulang, pengolahan organik, material recovery, teknologi energi residu, pusat penelitian lingkungan dan inkubator usaha berbasis limbah.
Program Kampung Iklim Pemkot yang menggabungkan pengurangan sampah, ruang hijau, pengelolaan air dan partisipasi warga merupakan langkah yang baik dan penting karena persoalan lingkungan mustahil diselesaikan pemerintah sendirian. Masyarakat jangan hanya menjadi objek pengelolaan sampah. Warga harus menjadi pelaku ekonomi dari transformasi lingkungan.
Digitalisasi Sudah Maju, dan Sekarang saatnya Mengukur Dampak
Ada kemajuan yang patut diapresiasi. Indeks SPBE Kota Bekasi meningkat dari 3,01 pada 2023 menjadi 3,83 pada 2024 dan 3,96 pada 2025, dengan predikat Sangat Baik.
Tetapi tantangan berikutnya jauh lebih penting, jangan sampai pemerintah digital hanya berarti memindahkan formulir dari meja ke layar. Ukuran smart government harus sederhana: apakah pelayanan lebih cepat? Apakah pengaduan lebih cepat selesai? Apakah data banjir, kemiskinan, transportasi, investasi, pendidikan dan kesehatan sudah menjadi satu basis pengambilan keputusan?. Apakah sistem data statistik telah menjadikan sebagai dasar Keputusan politik anggaran dan keputusan harian pemerintah?
Bekasi membutuhkan dashboard satu kota yang membuat wali kota, DPRD dan publik dapat mengetahui: masalah apa terjadi, di mana lokasinya, siapa OPD penanggung jawabnya, berapa anggarannya, dan kapan harus selesai.
Ekonomi Harus Menghasilkan Kemandirian
Bekasi juga perlu menggeser ekonominya dari dominasi konsumsi menuju ekonomi pencipta nilai: jasa profesional, industri kreatif, teknologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi hijau, industri halal dan UMKM produktif. Sebagai kota Patriot, harusnya Ekonomi syariah dapat dijadikan salah satu instrument penting.
Zakat diarahkan pada graduasi keluarga miskin, wakaf untuk membangun aset produktif dan fasilitas sosial, sedangkan koperasi serta pembiayaan syariah mendukung usaha yang sudah layak tumbuh.
Rumusnya sederhana, zakat melindungi, wakaf membangun aset, usaha menciptakan pekerjaan, dan pasar membangun kemandirian. Inilah pemberdayaan-bukan memperpanjang ketergantungan terhadap bantuan.
Politik Kota Harus Kembali kepada Warga. Bekasi memiliki modal untuk melompat: SDM tinggi, basis ekonomi besar, konektivitas metropolitan, komunitas masyarakat kuat dan pemerintahan yang mulai terdigitalisasi. Yang dibutuhkan sekarang bukan semakin banyak slogan, yang dibutuhkan adalah keberanian menetapkan pilihan.
Anggaran harus mengikuti masalah, bukan sebaliknya. OPD harus dinilai dari dampak, bukan kegiatan. Tata ruang harus mempertimbangkan generasi berikutnya, bukan hanya investasi hari ini. Dan politik harus berani mengatakan bahwa pembangunan yang baik bukan yang paling banyak meresmikan proyek, tetapi yang paling banyak menyelesaikan persoalan rakyat.
Bekasi tidak boleh selamanya menjadi halaman belakang Jakarta. Ia harus tumbuh menjadi kota mandiri: produktif ekonominya, sehat lingkungannya, profesional pemerintahannya, kuat masyarakatnya, dan beradab kehidupan kotanya. Pada akhirnya, ukuran sebuah kota bukan seberapa tinggi gedungnya. Ukuran kota adalah seberapa tinggi kualitas hidup manusianya.
Bekasi, 14 Agustus 2026
Bekasi, 14 Agustus 2026
[/Jrw]
