 |
| Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Bekasi |
BEKASI, 23 Juni 2026 – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi menyoroti kunjungan Wali Kota Bekasi beserta rombongan ke China menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek pengolahan sampah yang akan dibangun di Kota Bekasi.
KAMMI menilai terdapat sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kota Bekasi guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik tetap terjaga.
Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi, Arjuna Efendi, menyampaikan bahwa masyarakat berhak memperoleh penjelasan terkait urgensi kunjungan tersebut, terutama karena proyek tersebut dikabarkan telah memasuki tahapan akhir menuju peletakan batu pertama.
"Kami mempertanyakan mengapa pengecekan kesiapan perusahaan baru dilakukan menjelang groundbreaking. Secara prosedural, verifikasi rekam jejak, kemampuan teknologi, kapasitas finansial, dan kesiapan operasional perusahaan seharusnya telah selesai sebelum penandatanganan kerja sama. Jika pengecekan baru dilakukan sekarang, maka wajar apabila publik mempertanyakan proses yang telah berlangsung sebelumnya," ujar Arjuna Efendi.
Selain itu, KAMMI Kota Bekasi juga meminta keterbukaan terkait sumber pembiayaan perjalanan dinas luar negeri tersebut.
"Publik berhak mengetahui apakah perjalanan ini dibiayai menggunakan APBD Kota Bekasi atau terdapat fasilitas dari pihak perusahaan yang menjadi mitra proyek. Transparansi harus dikedepankan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat," lanjutnya.
KAMMI juga mengingatkan bahwa kunjungan ke China terkait pengelolaan sampah bukanlah agenda yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu, hasil dan manfaat dari kunjungan sebelumnya harus dapat dievaluasi secara terbuka.
"Pada kunjungan sebelumnya, pemerintah juga melakukan studi terkait pengelolaan sampah dan air lindi. Pertanyaannya, apa hasil konkret yang sudah diterapkan di Bekasi? Perubahan apa yang sudah dirasakan masyarakat? Jangan sampai kunjungan luar negeri menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak nyata bagi penyelesaian persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga," tegas Arjuna.
Menurut KAMMI Kota Bekasi, di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, kebutuhan lapangan kerja, hingga pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih fokus menghadirkan solusi nyata dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Di tengah carut-marut persoalan bangsa dan berbagai tantangan yang dirasakan masyarakat hari ini, pejabat publik harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat melalui kerja nyata, bukan sekadar aktivitas yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Rakyat membutuhkan transparansi, efektivitas kebijakan, dan hasil yang dapat dirasakan secara langsung," tutup Arjuna Efendi.
KAMMI Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk membuka secara rinci tujuan kunjungan, hasil yang ingin dicapai, sumber pembiayaan perjalanan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
[/Rangga Arif]
