Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, menilai sikap dewasa yang ditunjukkan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PDI Perjuangan itu patut diapresiasi.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara tokoh yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal positif bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
"Saya kira publik pasti berpandangan yang sama bahwa keduanya begitu akrab dan hangat, meski dalam posisi yang berbeda. Pak Prabowo berada dalam posisi sebagai pemerintah yang berkuasa, sementara Ibu Megawati berada di luar pemerintahan. Hubungan yang hangat tersebut saya kira hal yang baik, tidak harus bermusuhan meski keduanya dalam posisi yang berbeda," ujar Lili Romli, Senin (1/6/2026).
Dalam upacara yang digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tersebut, Prabowo tampak memasuki area acara bersama Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kehadiran keduanya dalam satu momen nasional memperlihatkan suasana kebersamaan dan persatuan di tengah dinamika politik yang ada.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Prabowo juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.
Meski demikian, Lili mengingatkan bahwa keakraban antar elite politik tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol dalam sistem demokrasi. Menurutnya, hubungan yang baik harus tetap dibarengi dengan mekanisme check and balance agar jalannya pemerintahan tetap mendapat pengawasan yang sehat.
"Keakraban dan komunikasi politik yang baik tentu positif. Namun, prinsip check and balance tetap harus berjalan. Kritik dan pengawasan terhadap pemerintah tetap diperlukan demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan rakyat," jelasnya.
Momen kebersamaan Prabowo dan Megawati pada peringatan Hari Lahir Pancasila pun dinilai menjadi simbol bahwa perbedaan pilihan politik tidak harus menjadi penghalang untuk menjaga persatuan bangsa. Di sisi lain, demokrasi yang sehat tetap membutuhkan ruang kritik, pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan sebagai bagian dari kehidupan bernegara.
[hamzah]
